WartaJuara.com – Sejauh ini jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) masih melanjutkan progres pengerjaan. DPRD Kaltim pun berupaya agar pekerjaan fisik tersebut tidak terdampak efisiensi anggaran.
Komisi III DPRD Kaltim sudah berkomunikasi dengan BBPJN terkait pembangunan jalan Kubar-Mahulu tersebut. Terungkap jika progresnya memang membutuhkan waktu, karena sulitnya akses material kerja dibawa ke lokasi pembangunan. BBPJN juga terdampak efisiensi di awal tahun ini dan baru bisa memaksimalkan anggaran sekitar pertengahan tahun ini.
“Ternyata BBPJN juga mengalami efisiensi anggaran, sehingga angggaran sempat diblokir di Januari, Februari dan baru dibuka pada Maret. Untuk perbaikan maupun pembangunan jalan nasional yang ada di Kalimantan Timur,” sebut Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh.
Menurutnya, jalan Kubar – Mahulu harus mendapat perhatian lebih, untuk membuka isolasi terhadap Mahulu. Sebelumnya kabupaten termuda itu hanya bisa diakses melalui jalur sungai. Maka ia meminta kepada BBPJN untuk memfokuskan anggaran, menyelesaikan satu dulu baru menyelesaikan yang lain.
“Agar bisa dinikmati langsung oleh masyarakat dan tidak terasa terbengkalai. Maka kami minta untuk tuntaskan dulu satu alur jalan,” katanya lagi.
Politikus Golkar ini menilai, nlmemfokuskan satu per satu pekerjaan merupakan proyeksi realistis yang diminta Komisi III. Sehingga tahun ini diharapkan jalan Kubar – Mahulu tuntas dan tak lagi mengalami kendala.
Abdulloh pun menerangkan bahwa pihaknya sempat membicarakan untuk pengambilalihan status dari jalan nasional ke jalan provinsi. Namun karena jangka waktu peralihan tersebut menghabiskan waktu yang lama, maka pihaknya akan mengkaji kembali.
“Tadi saya sempat minta dikembalikan di kota atau di Provinsi, namun ternyata pengambilan status jalan tersebut prosesnya lama sekali, butuh waktu 5 tahun untuk mendapatkan ketetapan dari Kementerian PUPR,” ungkapnya.
Sejauh ini pun belum ada surat pengambilalihan status yang dikirimkan oleh Kaltim kepada Nasional. Sehingga jalan Kubar – Mahulu tetap menjadi tanggungjawab nasional hingga setidaknya 5 tahun ke depan. (bct)
