WartaJuara.com – Komisi II DPRD Kaltim tidak tinggal diam terkait isu miring BBM yang jadi penyebab kendaraan warga mogok. Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar guna mendapat formula terbaik terhadap persoalan ini. Namun sayang hasilnya, justru menggantung dan Pertamina selaku produsen BBM seolah enggan bertanggung jawab.
Rapat berlangsung pada Rabu (9/4/2025) siang, turut hadir Dinas ESDM dan Dinas UMKM Kaltim, Pertamina, perwakilan driver ojek online dan pengusaha bengkel. Hasil RDP meminta agar ada bentuk tanggung jawab dari Pertamina selaku produsen BBM. Tetapi BUMN yang bergerak dibidang minyak dan gas ini hanya berani menyiapkan bengkel resmi untuk pemeriksaan saja. Sementara biaya perbaikan belum bisa dipastikan bakal gratis.
Keputusan ini tidak sepenuhnya memuaskan bagi pengguna aktif BBM, seperti para ojek online. Ketua Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos), Ivan Jaya, mengatakan tidak ada kejelasan dari hasil RDP tersebut. Lantaran tidak ada bentuk tanggung jawab yang jelas dari Pertamina. Meski ada upaya memberi kemudahan dengan membuka pelayanan pemeriksaan pada bengkel mitra Pertamina. “Tetapi tidak ada kepastian kualitas BBM ada perbaikan,” ujar Ivan.
Sejak akhir Ramadan hingga kini driver ojek online masih terus mengeluhkan motor mereka “brebet” usai mengisi BBM jenis Pertamax. Jumlah yang pihaknya data ada 657 driver mengalami kerusakan motor. Keluhan itu masuk setiap hari usai mengisi BBM di SPBU seluruh Samarinda. “Kami sangat merasakan dampaknya dari masalah ini. Hasil rapat ini juga belum memberi kepastian yang jelas,” sebutnya.
Ada dua poin utama dari hasil RDP tersebut, pertama Pertamina bersedia untuk memberikan pelayanan bengkel gratis di setiap Kabupaten/Kota di Kaltim. Kedua, pelayanan bengkel ini berjalan terhitung hari ini, Rabu 9 April 2024. Kendati demikian, Manager Retail Sales Region Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, belum dapat memastikan perbaikan terhadap motor “brebet” bakal gratis.
“Kami periksa dulu. Secepatnya kami akan pastikan,” katanya saat diwawancarai seusai rapat.
Bengkel yang akan menyediakan pemeriksaan dan perbaikan adalah bengkel resmi mitra Pertamina. Merek motor juga akan disesuaikan dengan bengkel resmi tiap jenis motor. Untuk mendukung pemeriksaan Pertamina juga bakal memberikan nota pembelian BBM kepada tiap konsumen yang mengisi di SPBU. “Hal itu agar menjadi bukti kepada masyarakat bahwa mereka benar-benar mengisi di SPBU Pertamina,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, selaku pimpinan RDP memastikan jika Pertamina menjamin proses perbaikan di bengkel gratis. Hanya saja konsumen yang metasa dirugikan harus menyertakan bukti-bukti pembelian BBM dan kerusakan benar akibat kualitas BBM. “Sudah dibubuhkan dalam berita acara hasil RDP. Rencana ini disiapkan oleh Pertamina langsung,” ujar Sabaruddin.
Politikus Gerindra ini juga memastikan jika Komisi II bakal terus mengawal hasil RDP ini di lapangan. Monitoring akan berjalan untuk memastikan warga terdampak kualitas BBM ini bakal terlayani. Sesuai dengan hasil kesepakatan dalam RDP tersebut. “Kami akan kawal hasil RDP ini, teman-teman wartawan juga sudah lihat juga hasilnya. Semoga bisa berjalan sesuai kesepakatan,” tandasnya. (bct)
