WartaJuara.com – Kesejahteraan tenaga pendidik di Samarinda rupanya masih jauh dari kata ideal, terutama bagi guru dengan status honorer. Komisi IV DPRD Samarinda pun mencoba mencari jalan keluar terkait persoalan itu.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Joko Wiratno mengatakan, Pemkot Samarinda harus lebih memerhatikan persoalan kesejahteraan tenaga pendidik ini. Apalagi upah yang diterima para guru ada kesenjangan yang begitu lebar, antara tenaga pendidik di bawah kewenangan Pemkot dan Pemprov Kaltim. “Khususnya insentif. Pendapatan para guru yang dibawah pengelolaan pemprov jauh lebih besar ketimbang guru yang diayomi pemkot,” sebutnya.
Ia membeberkan, insentif yang didapat tenaga pendidik pada lingkup SMA sederajat mencapai Rp 3-4 juta. Sedangkan tenaga pendidik yang dikelola pemkot dan bertugas di tingkat TK, SD, SMP justru hanya berkisar Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta saja. “Hal ini juga yang membuat banyak guru yang ingin pindah ke tingkat SMA sederajat,” ungkapnya.
Selain itu, menurut politikus PAN ini, kesenjangan tersebut juga memicu tak maksimalnya para guru mengajar. Bahkan persoalan seperti ini menurutnya bisa memantik hadirnya praktik jual-beli buku atau seragam yang sering dikeluhkan orang tua siswa. “Maka harus bisa ditambah lagi insentif para guru ini. Agar tidak ada dampak yang mungkin bisa merugikan ke depannya,” tuturnya.
Untuk pembiayaan, Joko ini menyarankan agar pemkot berkoordinasi dengan pemprov terkait kendala tersebut. mengingat alokasi 20 persen dari APBD jelas tak mampu menutupi kebutuhan yang ada. Di sisi penganggaran pun diyakininya, DPRD akan terus mendukung langkah pemkot. “Selama untuk pendidikan pasti didukung. karena ini juga demi perkembangan SDM Samarinda,” tandasnya. (adv/bct)
