WartaJuara.com – Tahun ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar serentak, parpol pun secara perlahan mulai memanaskan mesin politik masing-masing. Termasuk pula terkait koalisi yang terjalin pada Pilkada mendatang. Peluang besar untuk koalisi nasional yang telah terbina untuk bisa menjalar ke tingkat daerah.
Diketahui di tingkat nasional, ada Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat yang memperoleh kursi parlemen. Kemudian ada empat partai nonparlemen yaitu PBB, Gelora, PSI dan Partai Garuda. Koalisi ini mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden saat Pemilihan Presiden Februari lalu. Tampaknya koalisi ini bakal berlanjut hingga ke daerah dalam Pilkada mendatang.
Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Mas’ud mengatakan, sejauh ini memang belum ada kepastian soal koalisi yang akan dijalankan Golkar pada Pilkada di tiap daerah. Namun ia memastikan jika Koalisi Indonesia Maju tetap menjadi rujukan utama dan prioritas. “Dari pimpinan pusat, Golkar diminta agar koalisi ini terus terjalin dan tetap berjalan,” ujar Rudi.
Meski ia mengatakan jika kondisi politik di Kaltim sejauh ini masih sangat cair. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada koalisi lain yang terbentuk nantinya untuk Pilkada. Tetapi ada mandat agar memprioritaskan koalisi Indonesia maju untuk bisa diprioritaskan. “Bisa saja, tapi semua tetap bergantung seperti apa hasil survei yang ditempuh DPP,” imbuhnya.
Sejauh ini partai berlambang Beringin itu memberi kepercayaan kepada dirinya untuk menjalankan kerja politik pemenangan Pilgub Kaltim. Sementara untuk pasangan yang akan diusung masih belum ada kejelasan. Apalagi, figur yang dibutuhkannya Golkar hanyalah orang yang siap membangun Kaltim yang heterogen. “Jadi belum ada Keputusan final, kami harus jalankan survei dan kerja politik lainnya,” urainya menjelaskan.
Berbagai manuver parpol menjelang Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan terus dinamis. Baik dalam menentukan pasangan yang diusung hingga koalisi yang akan dibangun. Dasar dari gerak-gerik politik nantinya akan disandarkan pada hasil survei yang dilakukan masing-masing parpol. “Karena survei itu gambaran bagi partai untuk melihat peluang kandidat yang bakal diusung,” ucap Budiman, Akademisi Universitas Mulawarman.
Sekaligus, lanjutnya, menjadi tolak ukur bagi kandidat bisa maju atau tidak dalam kontestasi Pilkada. Tentunya dengan melakukan simulasi dan mengukur elektabilitas seorang figur untuk bertarung dalam pesta demokrasi. “Biasanya akan keluar hasil atau persentase suara. Sehingga bisa jadi acuan dalam menentukan keputusan partai,” tuturnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini lebih jauh menjelaskan, dari hasil survei tersebut jadi acuan parpol untuk mengambil langkah politik. Mulai dari siapa tokoh yang akan diusung, dari kader partai atau luar partai hingga menentukan berkoalisi sama siapa. “Dari sini akan melahirkan strategi dan taktik partai ketika Pilkada berlangsung,” bebernya.
Kendati demikian, menurut Budiman, wajar jika pengurus pusat parpol tetap meminta koalisi nasional bisa tegak lurus ke daerah, termasuk di Pilkada Kaltim. Tentu tujuannya untuk menjaga kestabilan pemerintahan. Apalagi di Kaltim masih banyak kepentingan nasional yang mesti harus tetap berjalan. “Contohnya proyek IKN (Ibu Kota Nusantara). Ketika koalisi itu tidak tegak lurus ke daerah, potensi tidak terkawalnya kebijakan pemerintah pusat di daerah terbuka lebar,” urainya. Sehingga intervensi pengurus pusat parpol bakalan semakin kuat dalam menentukan koalisi nantinya.
Maka dari itu, ia menegaskan, pentingnya hasil survei tersebut. Kebijakan parpol yang masih menunggu hasil survei pun dinilai wajar olehnya. “Kondisi saat ini masih dinamis, partai pasti berpatokan pada survei sebelum mengambil keputusan,” tandasnya. (bct)
