WartaJuara.com – Komisi III DPRD Samarinda terus berkomunikasi dengan pemkot untuk melihat perkembangan proyek-proyek besar di Kota Tepian. Mengingat sejauh ini pekerjaan fisik yang dilaporkan masih terdapat kendala. Maka bila diperlukan ada penambahan biaya, DPRD siap mengawal rencana tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, saat ini sudah masuk masa pembahasan APBD Perubahan, jika melihat progres proyek besar di Samarinda sepertinya besar kemungkinan perlu penambahan biaya. Maka pihaknya tentu memerlukan banyak informasi dari instansi terkait untuk memastikan hal tersebut. “Kami sudah beberapa kali rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda terkait hal ini,” ujar Angkasa.
Ia memastikan, sebagai lembaga legislatif juga perlu mengetahui alasan penambahan biaya pada proyek terowongan dan teras mahakam. Tentunya juga melihat kebutuhan pembangunan lain serta kemampuan keuangan daerah. “Jadi tidak serta-merta kami setujui jika ada rencana penambahan biaya. Kami mau tahu alasannya,” tuturnya.
Kemudian, politikus PDIP ini juga ingin ada kepastian dari instansi teknis, apakah proyek bisa selesai tepat waktu. Mengingat pekerjaan yang berjalan saat ini juga berada di akhir periode kepala daerah. Menurutnya hal-hal seperti ini yang perlu dibahas dengan detail. “Jangan sampai nanti malah molor dan justru jadi bahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, komisi III ingin semua proyek di Samarinda dievaluasi kembali. Dilihat apakah bisa selesai tepat waktu dan apakah perlu penambahan biaya. Lewat APBD Perubahan ini seharusnya ada tolak ukur terhadap proyek fisik yang berjalan sejauh ini. “Begitu juga dengan pendapatan, harus dilihat lagi. Apa bisa naik atau tidak, sehingga memungkinkan untuk dapat membantu pembiayaan,” pungkasnya. (adv/bct)
