WartaJuara.com – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Raker tersebut untuk membahas penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan surat hak guna bangun (SHGB) di pesisir Tangerang, Banten dan juga untuk merespons pengaduan terkait persoalan agraria yang dialami masyarakat.
Masalah tanah harus menjadi perhatian serius bagi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebab, persoalan tanah berdampak sangat besar yang seringkali merugikan masyarakat luas. Khususnya, konflik tanah antara masyarakat dan perusahaan. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu memberikan pelayaana optimal. Ujar Anggota Komisi II Fraksi PAN DPR RI Edi Oloan Pasaribu dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan pertanahan tersebut, pelayanan yang cepat dan tetap mengedepankan ketelitian juga kehati-hatian, karena produk yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, selain mempercepat waktu pelayanan, pegawai juga harus semakin teliti, akuntabel, dan mempertimbangkan manajemen risiko. ujar
Lebih lanjut politisi dapil Kalimata Timur ini menekankan betapa pentingnya memberikan respon yang cepat terhadap keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sengketa tanah. Mereka mencatat bahwa masyarakat sering mengalami keterlambatan dalam menerima jawaban dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkadang harus menunggu berbulan-bulan atau bahkan setahun tanpa mendapatkan informasi terbaru.
Kementerian ATR/BPN harus fokus membenahi sistem dan sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat menjadi cerminan bahwa negara telah hadir di tengah masyarakat. Menurut Edi Oloan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi.
