WartaJuara.com – Meski rangkaian Pilkada serentak sudah usai, bukan berarti kerja KPU selesai. Sebagai penyelenggara, KPU masih perlu melakukan evaluasi jalannya pemilihan kepala daerah di Bumi Etam. Berbagai kejadian pun jadi catatan dalam tahapan evaluasi yang berlangsung Jumat (28/2/2025) siang di Hotel Harris Samarinda.
Komisioner KPU Kaltim, Suardi mengatakan, evaluasi yang berjalan dengan bentuk focus Group Discussion (FGD) ini melibat KPU Kabupaten/Kota. Tentunya untuk merumuskan masalah dan mengurainya menjadi langkah perbaikan ke depannya. Bahkan kegiatan ini difasilitatori oleh perwakilan KPU RI. “Kami sedang menjalani tahap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkada 2024 di Kaltim,” ujarnya.
Tujuan utama evaluasi ini agar bisa mendapatkan data faktual terkait berjalannya Pilkada. Hasilnya nanti akan jadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan Pilkada berikutnya. Tentunya akan jadi acuan jika diperlukan adanya perubahan dalam UU Pilkada nantinya. “Jadi bahan evaluasi ini nanti akan ada laporan berjenjang ke KPU RI. Tentu jadi masukan agar pelaksanaan pilkada berikutnya lebih baik,” tuturnya.
Ia melanjutkan, cukup banyak yang menjadi catatan dalam evaluasi Pilkada ini. Namun khusus di Kaltim yang sangat disoroti adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tidak mencapai 70 persen. Serta mengenai pemutakhiran data pemilih yang sulit menampilkan data terbaru. “Begitu juga dengan tahapan pencalonan dan kemampuan SDM penyelenggara juga disorot. Dari evaluasi ini sebenarnya cukup banyak catatannya,” ungkap Suardi.
Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan pemilihan mendatang dapat berjalan lebih baik dan semakin memperkuat demokrasi di Kaltim. Sebagai langkah lanjutan, KPU akan menyusun dokumen resmi hasil evaluasi ini untuk disampaikan ke KPU RI.
“Seperti yang saya bilang tadi, hasil FGD ini juga akan menjadi referensi bagi perbaikan kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa depan,” pungkas Suardi. (bct)
