WartaJuara.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda memang sedang dalam tren peningkatan. Tetapi pada sektor perizinan ada kendala yang bisa menggerus potensi pendapatan. Terutama di bagian Perizinan Pembangunan Gedung yang memiliki birokrasi yang berbelit.
Komisi II DPRD Kota Samarinda mencoba untuk mencari jalan keluar mengenai masalah itu, birokrasi pun diharapkan bisa dipangkas. Persoalan ini mencuat dalam rapat hearing bareng OPD terkait di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, Selasa (4/3/2025) siang.
Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi. Panjangnya alur birokrasi itu bahkan membuat izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melorot drastis. Pada 20204 lalu, dari 2.500 pemohon PBG hanya 300 izin yang kelar. Bahkan potensi kehilangan PAD-nya bisa nyampe 90 persen. “Masalahnya ada di proses perizinan yang ribet karena harus lewat konsultan dari PUPR,” papar Iswandi.
Untuk itu, Komisi II mendorong agar ada jalan keluar yang tepat terkait masalah ini. Mulai dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau mencontek daerah lain bakal dijalankan. “Hal ini bakal dicarikan solusinya biar nggak ada lagi duit daerah yang kebuang sia-sia,” imbuhnya.
Politikus PDIP ini memastikan bakal terus ngawal dan berkoordinasi sama OPD terkait masalah ini. Tujuannya tentu buat memastikan PAD Samarinda masih tetap tergarap optimal. Kolaborasi pun diharapkan bisa berjalan lancar dan didukung juga oleh Pemkot Samarinda
“Kami bakal mendorong biar proses perizinan dipermudah dan nggak bikin pelaku usaha jadi malas urus izin,” katanya.
Seandainya semua masalah ini bisa tuntas dengan cepar, PAD Samarinda bisa makin terdongkrak. Imbasnya pembangunan juga makin lancar berjalan. Harapannya, dengan sinergi antara DPRD dan OPD, semua target PAD bisa tercapai. (adv/bct)
