WartaJuara.com – Angka pengangguran di Samarinda memang masih tinggi, angkanya mencapai 5,92 persen dari total jumlah penduduk. Solusi yang dianggap ampuh dengan memaksimalkan pendidikan non formal agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan. Maka akses masyarakat untuk mendapatkan kursus dan pelatihan berbagai skil didorong lebih mudah dicapai.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, dari data yang ada jumlah pengangguran di Samarinda masih masuk dalam usia produktif. Sehingga untuk menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan perlu memiliki skil atau keterampilan tertentu. “Juga harus membentuk mentalitas anak muda untuk bisa produktif dan kreatif,” ujar Puji dalam Rapat Hearing Komisi IV dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim, Selasa (4/3/2025) siang.
Oleh karena itu, Komisi IV mendorong agar Pemkot Samarinda bisa bekerja sama dengan BPVP Kaltim. Nantinya secara teknis bisa saja dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata.
“Selama ini memang sudah bekerjasama tapi belum optimal karena masih banyak pengangguran terbuka kita,” imbuhnya.
Politikus Demokrat ini menjelaskan, akses pendidikan yang sulit membuat banyaknya anak putus sekolah. Sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sementara berbagai pendidikan nonformal tetap meminta adanya ijasah SD untuk mengikuti pelatihan atau kursus. “Jika ada kerja sama dan diatur secara khusus dalam MoU agar pelatihan bisa diikuti tanpa syarat tertentu,” bebernya.
Selain itu, Pemkot Samarinda juga bisa memakai pihak Kelurahan untuk menjaring calon peserta pelatihan yang benar-benar membutuhkan. Tentunya dengan melakukan sosialisasi dengan tepat dan benar. Dirinya yakin persoalan tersebut tida sulit dijalankan. “Supaya bisa kita tarik untuk mendapatkan pelatihan baik soft skil maupun hard skil agar mereka siap bekerja,” katanya.
Apalagi dalam hearing tadi, lanjut Puji, tidak ada pembiayaan khusus yang dikenakan kepada peserta. Semua kebutuhan disiapkan langsung oleh BPVB yang disokong langsung oleh APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja. Jadi menurutnya hal ini perlu didorong dan peluang bagus untuk warga Kota Tepian. “Jadi tinggal kita di Samarinda ini menyiapkan orangnya. Tapi perlu menyiapkan regulasi karena ini terkait dengan kementerian dan Pemerintah Daerah. Anggaran disiapkan mereka dan kita siapkan orangnya saja,” tandasnya. (adv/bct)
