WartaJuara.com – Program gratispol resmi diluncurkan Pemprov Kaltim pada Senin (21/4/2025) pagi sebagai strategi utama pembangunan di Bumi Etam. Rendahnya pemuda yang menempuh jenjang perguruan tinggi jadi alasan utama program ini terfokus pada sektor pendidikan. Targetnya 30 persen warga Kaltim bisa menempuh pendidikan hingga tingkat universitas.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengatakan pendidikan jadi kunci utama untuk mengentaskan kemiskinan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan. Apalagi wilayah maju memiliki persentase 20 persen jumah warganya menyentuh dunia perguruan tinggi. Sementara di Kaltim angkanya hanya mencapau 12 persen saja. “Maka Kaltim harus bisa menembus angka 25 sampai 30 persen warga yang mengenyam perguruan tinggi,” ujar Rudy dalam pidatonya usai meluncurkan program gratispol.
Diketahui ada 5 program unggulan dalam gratispol ini. Gratis pendidikan dari tingkat SMA sederajat hingga perguruan tinggi. Program ini dibawahi oleh Dinas Pendidikan aerta kerja sama dengan 53 perguruan tinggi di Kaltim. Untuk gratis pelayanan kesehatan melalui BPJS dikendalikan oleh Dinas Kesehatan. Gratis administrasi pembelian rumah ada di Dinas PUPR-Pera, wifi gratis desa ada di Dinas Kominfo dan gratis perjalanan ibadah bagi penjaga rumah ibadah di bawah Biro Kesejahteraan Rakyat.
Menurut Rudy, program ini bisa menjadi sejarah bagi Pemprov Kaltim sebagai upaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia. Dirinya juga memastikan jika program ini sejalan dengan agenda pemerintah pusat. Sehingga tidak ada yang perlu bertabrakan atau saling tumpang tindih. “Saya berterima kasih dengan tim transisi dan OPD yang bekerja keras agar gratispol bisa berjalan,” tututnya.
Pemprov ingin Kaltim memiliki lompatan besar dengan menyiapkan kapasitas SDM yang mumpuni. Besaran anggaran juga telah dirumuskan dan tahun ini angkanya mencapai Rp 750 miliar. Dirinya berharap di tingkat kabupaten/kota juga ada program serupa. Tujuannya supaya bisa terkoneksi dengan program gartispol ini. “Tidak harus gratis tapi paling tidak ada subsidi atau ada beasiswa. Khususnya di tingkat sd dan smp yang bukan wewenang pemprov,” sebut Rudy.
Terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menambahkan program prioritas adalah gratis pelayanan pendidikan. Dinas Pendidikan dipastikan sudah mendata jumlah kebutuhan peserta didik dan fasilitas pendidikan yang perlu dibantu. Sedangkan untuk perguruan tinggi, pemprov sudah mendata akreditasi perguruan tinggi di Kaltim untuk bisa terlibat dalam program gratispol ini. “Kami sudah seleksi berdasar informasi Kementerian Dikti, hasilnya ada 53 perguruan tinggi yang bisa bekerja sama di program ini,” sebut Wahyuni.
Sementara itu, untuk kampus dengan akreditasi C diminta mendongkrak akreditasi mereka. Sehingga kualitas pendidikan bisa semakin merata. Kendati demikian, seluruh mahasiswa di kampus tersebut tetap menerima bantuan gratispol. “Agar tiap lulusan dari kampus di Kaltim bisa terserap di pasar kerja,” ungkapnya. (bct)
