WartaJuara.com – Pemerintah memutuskan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun ini. Sebelumnya, kuota yang ditetapkan adalah 220.000 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut, jumlah ini merupakan angka terbesar sepanjang sejarah Indonesia. “Periode pertama Pak Prabowo ini langsung memecahkan rekor,” kata Ara panggilan akrabnya di Kantor Kementerian PKP, beberapa waktu lalu. Merespons hal tersebut Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jambi Abror Lubis mewakili para pengembang properti di Provinsi Jambi, ini menyambut baik kepastian alokasi 350.000 unit kuota FLPP disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya.
Saya sebagai Ketua REI Provinsi Jambi mewakili para pengembang properti di Provinsi Jambi menyambut baik rencana Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman yang menambah kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025. Rencana ini yang mencakup peningkatan kuota dari 220.000 menjadi 350.000 unit. Hal ini kami anggap sebagai langkah positif dalam mengatasi backlog perumahan dalam kaitan memenuhi kebutuhan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya, Jumat (9/5/2025). Abror Lubis yang merupakan Direktur PT Fajar Kaysan Perkasa, ini mengucapkan terima kasih atas upaya Kementerian PKP dalam hal ini Menteri Maruarar Sirait dalam perjuangannya merealisasikan penambahan kuota rumah subsidi.
Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian PKP yang telah memperjuangkan penambahan kuota ini. Disepanjang sejarah, penambahan kuota ini termasuk penambahan dengan jumlah paling banyak. Dengan penambahan kuota ini kami pengembang di Provinsi Jambi semakin semangat dalam berinvestasi untuk menyukseskan Program 3 juta rumah ini,” katanya. Dia optimistis kesungguhan Menteri Maruarar Sirait ini membuat Program Presiden Prabowo Subianto ini akan berjalan sukses. “Kami sebagai pengembang siap bekerja sama, bergandeng tangan dengan pemerintah, perbankan, dan stakeholders lainnya menyukseskan program mulia ini yaitu program 3 juta rumah untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Abror berharap dengan rencana tersebut FLPP supaya bisa dilakukan secara merata dan transparan. “Selain itu pengembang berharap agar proses FLPP dapat dilakukan secara merata dan transparan serta kami juga menginginkan adanya kepastian regulasi dan dukungan dari Pemerintah, termasuk percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini,” ucapnya.
