WartaJuara.com – Program prioritas Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud bersama wakilnya Seno Aji, mulai memasuki tahap pelaksanaan di tahun ini. Salah satu yang paling siap dijalankan adalah pemberian pendidikan gratis bagi pelajar SMA dan SMK atau sederajat.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim memastikan persiapan teknis telah dirampungkan. Mulai dari penghitungan anggaran, penetapan sasaran, hingga skema pelaksanaan sudah disusun dengan matang. Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, menyebut satu hal yang kini dinantikan hanyalah pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum pelaksanaan.
“Semua sudah siap. Kami tinggal menunggu pergub yang sedang dalam proses asistensi,” ujar Surasa pada Senin (30/7/2025).
Disdikbud Kaltim optimistis tahap awal program Gratispol bisa berjalan lancar. Jika ke depan muncul kendala fiskal, mitigasi juga telah disiapkan agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar. “Kalau terjadi pengalihan anggaran, kami sudah punya rencana antisipasi,” tegasnya.
Sesuai perencanaan, program ini akan terintegrasi dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSD) untuk jenjang SMA/SMK. Besaran BOSD per siswa juga dinaikkan menjadi Rp 4 juta. Selain biaya operasional, pemerintah provinsi turut mengalokasikan anggaran untuk seragam sekolah para peserta didik.
Namun Surasa menekankan, realisasi seluruh komponen tidak bisa dilakukan sekaligus. “Program ini dijalankan bertahap, karena tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi dalam waktu dekat,” katanya.
Dengan bertambahnya dana BOSD, sekolah diharapkan bisa meningkatkan mutu pembelajaran. Dana itu bisa digunakan untuk penambahan sumber belajar, kesejahteraan guru, hingga fasilitas penunjang.
Sementara itu, Budayawan Kaltim Roedy Haryo Widjono menilai keberhasilan Gratispol sangat bergantung pada pelaksanaan yang transparan dan terintegrasi dengan program pendidikan lainnya seperti Beasiswa Kaltim Tuntas dan Kaltim Cemerlang. Ia mengingatkan agar tidak ada tumpang tindih kebijakan yang justru membuat program menjadi kurang efektif.
“Jangan sampai Gratispol hanya berhenti di angka-angka anggaran. Pelaksanaannya harus benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, di hulu Mahakam, desa-desa yang sulit aksesnya,” ujar Romo Roedy, sapaan akrabnya.
Menurutnya, tujuan utama Gratispol adalah pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok Kalimantan Timur. “Kalau ingin pendidikan kita maju, harus memastikan semua anak mendapat kesempatan yang sama,” pungkasnya. (bct)
