WartaJuara.com – Provinsi Kaltim masih mempunyai sekitar 506 ribu ton cadangan beras. Kondisi ini dipastikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim terkait angka cadangan beras.
Cadangan pangan tersebut, diperuntukkan sewaktu-waktu jika ada daerah-daerah yang terjadi bencana atau krisis pangan. Cadangan pangan beras itu dipastikan tersimpan di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog).
“Total cadangan pangan yang kita punya sekitar 500 ribu ton,” sebut Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, belum lama ini.
Jika, permintaan pangan pada daerah-daerah yang membutuhkan penanganan bantuan, kemungkinan cadangan beras ini dikeluarkan, seperti yang terjadi baru–baru ini di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Dimana, DPTPH Kaltim mendistribusikan 68.560 ton beras ke Kabupaten termuda di Kaltim tersebut, untuk membantu Pemkab dalam mengatasi dampak bencana kekeringan.
“Mahulu saat ini masuk dalam daerah bencana. Jadi mekanisme ketika dikeluarkannya cadangan pangan untuk membantu penanganan di daerah rentan rawan pangan, kejadian bencana, gejolak inflasi, masalah sosial dan lainnya di kabupaten/kota,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, tiga kabupaten di Kaltim menjadi fokus utama pengawasan DPTPH Kaltim terkait kerentanan rawan pangan yakni Paser, Penajam Paser Utara dan Kutai Barat.
Daerah rentan rawan pangan terbagi atas beberapa kategori yakni daerah rentan rawan pangan prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3.
Indikator dinyatakan daerah rentan rawan pangan harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya kecukupan ketersediaan pangan di suatu wilayah, segi produksi padi, jagung, kedelai.
Ada juga indikator lain, seperti tingkat prevalensi stunting, ketersediaan tenaga kesehatan, akses pendidikan, akses air bersih, dan lainnya.
“Masing-masing kecamatan yang menilainya. Tahun lalu kecamatan Busang di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masuk dalam kategori daerah rentan rawan pangan, karena akses air bersihnya kurang. Tapi daerah ini sudah diperbaiki,” tandas Amaylia Dina Widyastuti.
Sebagai informasi, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang diadakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Desember 2024 lalu. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memetakan stok CPPD se-Indonesia.
“Jika ingin mengetahui lebih lanjut daerah lainnya yang masuk daerah rentan rawan pangan sebenarnya, masyarakat bisa mengakses melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Badan Pangan Nasional,” pungkasnya. (bct)
