WartaJuara.com – APBD Perubahan Kaltim 2025 telah disepakati DPRD dan Pemprov Kaltim. Rancangan anggaran sempat berkurang akibat dana transfer dipangkas. Hanya saja ada Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu jadi penyelamat ketika dana transfer dari pusat tak kunjung turun.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan sebenarnya APBD Perubahan menurun, setelah dana perimbangan dari pemerintah pusat kurang salur. Tetapi setelah disesuaikan, ternyata ada SiLPA yang bisa dimanfaatkan.
“Tetap ada penyesuaian karena dana transfer belum cair tahun ini. Kita sesuaikan dengan kondisi riil keuangan,” ujar, Seno Aji usai rapat paripurna.
Penyesuaian pemerintah menyasar belanja operasional hingga modal. Dan Seno berharap, ke depan tak ada lagi pemotongan atau terlambatnya penyaluran dana transfer. “Mudah-mudahan tidak ada lagi yang dipotong nantinya,” lanjutnya.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menambahkan. Meski dana transfer menyusut, postur APBD tetap mengalami kenaikan. Dari yang semula disepakati Rp21 triliun menjadi Rp21,74 triliun. SiLPA tahun lalu yang jadi penopang tumbuhnya fiskal di tahun berjalan. “Ada SiLPA sekitar Rp2,6 triliun,” katanya.
Tapi tak semua anggaran itu leluasa digunakan. Ada yang sudah terikat peruntukannya. Anggaran ke badan layanan umum daerah, misalnya. Yang fleksibel didistribusikan hanya sebesar Rp1,6 triliun. SiLPA ini dituangkan di APBD Perubahan 2025 selepas laporan keuangan tahun lalu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Kaltim. “SiLPA ini yang membuat di perubahan tetap naik angkanya. Jadi Rp21,74 triliun,” imbuhnya.
Meski tumbuh, angka tambahan di APBD perubahan tidak ditujukan ke program baru. Plot pembiayaan baru ditujukan untuk menguatkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan sejak awal tahun.
Visi-misi kepala dan wakil kepala daerah ditebalkan di Perubahan KUA-PPAS 2025 ini. Sejumlah program unggulan mulai disuplai anggaran. Gratispol yang menggratiskan UKT, misalnya. Oktober nanti, kata dia, program yang bekerja sama dengan 52 perguruan tinggi negeri/swasta se-Kaltim itu sudah bisa benar-benar dirasakan.
Terkait belanja pegawai, Kaltim disebutnya masih stabil. Sekitar 19 persen dari total anggaran ditujukan untuk itu. Persentase itu masih di bawah ambang batas yang diatur pusat sebesar 30 persen dari total APBD. (bct)
