WartaJuara.com – Upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim tak semudah membalik telapak tangan. Tetapi salah satu langkah yang coba diambil adalah meningkatkan keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim. Rencana bisnis baru coba dikembangkan, agar kas daerah tak melulu bergantung dari dana transfer pemerintah pusat.
Melalui Komisi II DPRD Kaltim, BUMD diajak berdiskusi, dengan target peningkatan keuntungan. Sembari melihat kemampuan dan kondisi perusahaan berplat merah tersebut. Dua BUMD hadir dalam rapat maraton yang digelar pada Senin (17/3/2025) siang itu. PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim yang bergerak di bidang Migas dan PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) yang mengurusi masalah pertambangan. “Kami panggil dua BUMD dulu dari delapan (8) yang dimiliki Pemprov Kaltim,” ujar Sabaruddin Panrecalle, Ketua Komisi II DPRD Kaltim.
Sabaruddin menjelaskan, kedua BUMD tersebut memiliki kondisi yang berbeda. MMP jauh terlihat lebih sehat dan siap untuk mengembangkan bisnis baru. Bahkan perusahaan daerah itu memiliki 5 lima langkah strategis untuk bisnis barunya. Mulai dari pengelolaan limbah, crude palm oil (CPO), distribusi gas elpiji, rencana bio diesel hingga reaktivasi sumur minyak menganggur atau idle well bersama Pertamina. “Tapi kami ingatkan agar bisa melakukan kajian mendalam terkait rencana ini. Karena nanti tetap mereka yang memilih dan menentukan,” ungkapnya.
Politikus Gerindra ini melanjutkan, apakah langkah yang diambil juga memerlukan penyertaan modal dari APBD atau tidak. Juga memastikan izin dari Kementerian ESDM bisa didapat dengan mudah atau tidak. Sehingga ia berharap perencanaan yang disiapkan harus benar-benar matang. “Ini potensi, tapi juga harus memiliki rencana bagus. Tidak bisa kita tiba-tiba langsung menyetujui memberi penyertaan modal,” ujarnya.
Lain hal dengan PT BKS yang baru saja berganti struktur organisasi. Dalam rapat tersebut, BKS lebih realistis berupaya untuk memperbaiki internal perusahaan dahulu. Komisi II hanya meminta agar perusahaan ini lebih memerhatikan aspek legalitas dalam menjalankan bisnis mereka. “Paling tidak kejadian pelanggaran yang dilakukan sebelumnya tidak terulang lagi,” kata Sabaruddin.
Terpisah Direktur Utama PT MMP, Edi Kurniawan, menyebut jika pihaknya diminta untuk memaparkan rencana bisnis mereka 5 tahun ke depan. Apalagi pendapatan pengelolaan migas blok mahakam dari partisipasi Interest (PI) makin menurun. Sehingga bisnis sektor lain yang diminta untuk bisa ditingkatkan. “Sekarang dividen yang kami kumpulkan berkisar Rp 78 miliar saja,” ungkap Edi.
Sehingga menurutnya perlu ada langkah lain yang harus diambil MMP untuk pengembangan bisnis. Salah satunya adalah idle well atau reaktivasi sumur minyak lama yang menganggur. Ada juga upaya mendorong upaya pengembangan bio diesel dari CPO. “Semua sudah ada kajiannya dan rerata bekerja sama dengan pihak luar negeri,” tuturnya.
Sementara itu Direktur Utama PT BKS, Nidya Listiyono, mengatakan lebih fokus membereskan internal perusahaan terlebih dahulu. Memperbaiki sistem kerja dan standar operasional perusahaan baru kemudian bergerak mengembangkan bisnis baru. “Target sih pertengahan tahun bisa beres urusan internal ini. Jika selesai baru kami bisa lanjut mengenai rencana bisnis,” sebut Tiyo, sapaan akrabnya.
BKS sebenarnya sudah memberi pemasukan sekitar Rp 30 miliar pada tahun sebelumnya. Namun ada kesalahan pengelolaan perusahaan menjadi temuan penegak hukum. Untuk rencana kerja Tiyo sudah menyiapkan dengan menyasar tambang pasir silika sebagai pengembangan bisnis PT BKS. “Tapi kami harus fokus perbaikan internal dulu. Secepatnya kami lakukan, tapi jalannya masih panjang,” ungkapnya. (bct)
