WartaJuara.com – Pemerintah memastikan kementerian dengan urusan pendidikan dipisahkan. Perihal ini dinilai lebih memudahkan dalam menyelesaikan persoalan mendasar pada dunia pendidikan. Sehingga penyelesaian berbagai persoalan juga bisa lebih fokus berjalan.
Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini soal apa yang ingin dicapai pemerintah. Sementara itu pihak legislatif hanya berupaya memastikan semua itu berjalan dengan benar. Termasuk melihat kembali apakah regulasi yang ada sudah tersedia atau tidak. “Termasuk memastikan kondisi keuangan untuk pendidikan. karena amanat UUD memastikan angggaran pendidikan harus mencapai 20 persen. Sebab sebelumnya dari Rp 700 triliun APBN, Kementerian Pendidikan hanya kebagian Rp 90 triliun saja,” ujar Hetifah.
Legislator asal daerah pemilihan Kaltim ini menilai pemecahan Kementerian Pendidikan ini dapat lebih fokus menyelesaikan persoalan. Sehingga kebutuhan anggaran juga nantinya tidak lagi tercampur. Ia mencontohkan seperti sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) yang banyak dimiliki swasta, sehingga pemerintah sulit membantu pada sisi anggaran. “Nah dengan adanya kementerian sendiri nantinya pemerintah tidak mungkin hanya berdiam tangan,” tuturnya.
Kemudian dengan pemisahan ini juga menjadi keuntungan buat Kaltim di bidang lain. Karena menurut Hetifah, Bumi Etam juga butuh untuk kemajuan kebudayaan secara khusus. Hadirnya IKN tentu diharapkan tidak membuat terjadinya degradasi budaya di Kaltim. Meskipun juga harus siap menerima akulturasi budaya dengan hadirnya banyak pendatang. “Sebenarnya banyak program kebudayaan yang dibantu pemerintah pusat untuk memajukan budaya Kaltim. Semoga dengan adanya pemisahan kementerian ini, persoalan seperti ini bisa lebih diperhatikan lagi,” paparnya.
Selain itu untuk perguruan tinggi, lanjutnya, Kaltim juga dirasa perlu memunculkan program studi baru. Tentunya yang bisa sesuai dengan kebutuhan saat ini. Seperti program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) misalnya yang saat ini sangat banyak dibutuhkan. “Karena menurut saya kita di Kaltim harus bisa melakukan inovasi. Karena hadirnya IKN akan banyak kebutuhan dan kesempatan kerja,” ungkapnya.
Sebelumnya, kementerian terkait urusan pendidikan, riset dan teknologi serta kebudayaan ada pada satu naungan instansi. Kemudian saat ini, Presiden Prabowo Subianto memecah kementerian tersebut menjadi lebih terfokus. Seperti kementerian bidang pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan riset, serta kebudayaan. Hal ini diyakini dapat membuat pemajuan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. (bct)
