WartaJuara.com – Dunia pendidikan di Samarinda disoroti oleh DPRD Samarinda, khususnya berkaitan dengan fasilitas penunjang. Sarana dan prasarana yang ada dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pada sebagian besar sekolah.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Joko Wiratno mengatakan, masih sering ditemukan fasilitas pada bidang pendidikan masih kurang. Ada pula yang tersedia, tetapi justru tidak sesuai kebutuhan sekolah atau tidak mendukung. “Masih banyak hal yang perlu jadi perhatian pemerintah untuk memenuhi standar pendidikan,” ujar Joko.
Menurut Joko, alokasi minimal APBN 20 persen dari untuk pendidikan sepertinya masih kurang. Masih perlu suntikan dan dukungan pula dari sumber lainnya. Lantaran, alokasi yang dimaksud tersebut sudah terserap untuk membiayai operasional sekolah dan membayar honor guru. “Sudah terpakai untuk kegiatan operasional sekolah, seperti membayar honor tenaga pendidik dan kebutuhan lainnya,” imbuhnya.
Maka perlu ada inovasi dan dukungan dari Pemkot Samarinda terkait masalah ini. Menurut Joko bisa saja pemkot mengusulkan tambahan dana tiap tahunnya ke pemerintah pusat. Sumber dana alokasi khusus (DAK) bisa membantu kebutuhan di bidang pendidikan. “Pemerintah pusat itu biasanya menggelontorkan dana kurang lebih Rp 10 sampai 20 miliar. Nah ini bisa diusulkan guna membangun fasilitas yang dibutuhkan sekolah,” jelasnya.
Selain itu, ia berharap agar anggaran yang ada dimanfaatkan dengan baik. Apalagi tahun ini APBD Kota Tepian melonjak tajam mencapai Rp 5,1 triliun. Besarnya anggaran tersebut bisa dipakai untuk meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan.
“Dampaknya juga untuk mendongkrak kualitas SDM kita, sehingga peningkatan SPM perlu dilakukan agar sekolah-sekolah mendapatkan infrastruktur yang baik,” pungkasnya. (adv/bct)
