WartaJuara.com – Pemprov Kaltim bersiap menunjuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) definitif. Kurang lebih ada 4 perangkat yang belum memiliki jabatan resmi. Tetapi perlu ada tes terlebih dahulu waktu dekat sebelum ada penunjukan langsung.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengatakan, meski sangat membutuhkan Pemprov Kaltim tidak lantas sembarang memilih orang menjadi kepala OPD. Perlu ada exercise dan profiling tiap kandidat kepala instansi yang kosong tersebut. Sekarang kekosongan yang ada hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) saja
“Jadi belum tentu Plt sekarang yang menjadi pejabat definitif. Ada exercise dan profiling dulu,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, seleksi akan dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim. Memakai sistem merit jadi hal wajib untuk mengukur kualifikasi, kompetensi, hingga rekam jejak kerja. Apalagi semuanya sudah sesuai dengan aturan UU 5/2014 tentang ASN. Nantinya BKD akan menyiapkan tim seleksi untuk menjalankan proses penjaringan. “Yang jelas, lebih cepat lebih baik,” singkatnya.
Empat kursi jabatan pimpinan tinggi perangkat daerah yang kosong dan kemudi organisasi dipegang pelaksana tugas. Empat jabatan itu, Dinas Pendidikan Kaltim, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Asisten III Sekretariat Provinsi Kaltim.
Sementara itu, Kepala BKD Kaltim, Deni Sutrisno mengatakan, proses penjaringan kepala OPD bisa dilakukan dengan dua cara. Baik melalui sistem uji kompetensi dan memakai sistem seleksi terbuka yang dibuka secara umum. “Uji kompetensi untuk ASN di lingkungan Pemprov Kaltim, dan untuk seleksi terbuka bisa diikuti oleh daerah lain,” ujar Deni.
Tetapi sejauh ini, pihaknya belum menentukan mana sistem yang dipilih untuk proses penjaringan kali ini. Apalagi dari pantauannya juga ada pejabat yang bakal pensiun. Sehingga ada kemungkinan jumlah pejabat OPD yang kosong bakal bertambah. “Kami akan secepatnya untuk menentukan sistem penjaringan yang diambil. Agar jabatan yang kosong bisa terisi,” tandasnya. (bct)
