WartaJuara.com – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, angkat suara soal penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kebijakan ini membuat pelayanan publik di daerah jadi keteteran karena kurangnya tenaga kerja.
“Kalau diundur terus, yang ada pelayanan publik makin kewalahan. Instansi di daerah perlu tambahan tenaga biar kerjaan lebih efektif,” kata Samri, beberapa waktu lalu.
Penundaan ini, lanjut Samri, membuat para pegawai honorer yang telah lolos seleksi jadi terkatung-katung nasibnya. Apalagi alasan penundaan yang menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Tapi menurut dia, nggak semua daerah punya masalah itu. Samarinda, contohnya, udah siap buat pengangkatan tenaga PPPK ini.
“Anggaran Samarinda aman. Harusnya daerah yang udah siap bisa lanjut pengangkatan, nggak perlu kena imbas dari daerah yang belum siap. Kalau dipukul rata kayak gini, malah makin ribet,” papar politikus PKS ini.
Samri berharap keputusan ini belum final. Menurutnya, masih ada peluang buat pemerintah pusat buat revisi kebijakan ini biar nggak makin merugikan calon PPPK dan pelayanan publik di daerah.
“Semoga ada evaluasi dan perubahan keputusan. Kami berharap pengangkatan bisa dipercepat, apalagi daerah yang sudah siap kayak Samarinda,” tandasnya. (adv/bct)
