WartaJuara.com – Pemprov dan DPRD Kaltim sepakat menyelaraskan arah pembangunan daerah. Kesepahaman itu mengemuka dalam rapat kerja yang digelar Senin, 26 Mei 2025, sebagai upaya memperkuat sinergi dua poros kekuasaan di daerah.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut forum tersebut sebagai langkah awal membangun kesamaan pandang antara eksekutif dan legislatif. “Mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian persoalan di lapangan kami coba sinergikan,” kata Sri Wahyuni.
Menurut dia, harmonisasi itu penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sekaligus mempercepat respons terhadap aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD. Pemprov juga bisa merumuskan arah pembangunan berdasarkan masukan dewan, selama tetap selaras dengan kemampuan fiskal. “Supaya tak muncul ketimpangan pembangunan antarwilayah,” ujarnya.
Meski demikian, Sri mengakui sinergi ini masih dalam tahap awal. Diperlukan kelanjutan dalam proses birokrasi agar koordinasi berjalan optimal tanpa mengabaikan fungsi masing-masing lembaga.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyambut baik upaya penyelarasan tersebut. Ia menilai rapat kerja juga menjadi ruang evaluasi kinerja Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang saat ini memasuki 100 hari kerja pertama. Terlebih, banyak kegiatan pemerintahan yang harus disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat. “Kami ingin tahu aturan main dan skema anggaran yang diprioritaskan,” ujarnya.
Refocusing anggaran kali ini difokuskan pada tiga sektor utama: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dewan menanti kejelasan program prioritas yang akan dijalankan mengacu pada tiga sektor tersebut.
Sejauh ini, Gubernur Rudy Mas’ud telah meluncurkan dua program unggulan, yakni Gratispol dan Jospol. Namun, Ananda menegaskan DPRD tak akan terburu-buru menilai. “Beri waktu. Kalau hasilnya bagus, ya kita apresiasi. Kalau belum, ya beri saran dan kritik untuk perbaikan,” katanya.
Rapat kerja itu, menurut Ananda, akan menjadi forum penting untuk menguji arah pembangunan dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar efisien dan tepat sasaran. (bct)
