WartaJuara.com – Hasil survei di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim banyak bertebaran. Produknya tentu mendongkrak rating salah satu pasangan calon (Paslon). Tetapi akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) menyebut jika selama ini hasil survei memang dipakai untuk mengemas paslon tertentu.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unmul, Silviana Purwanti yang mengatakan hal tersebut. Apalagi dalam 5 tahun terakhir di Indonesia terjadi kondisi darurat baca. Ditambah dengan momentum Pilkada seperti membuat lembaga survei tumbuh subur. “Sasaran utamanya masyarakat dengandaya baca rendah. Sehingga tidak mencari tahu siapa surveyor yang dimaksud,” ujar Silvi.
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi ini melanjutkan, kini hasil survei sudah tidak bisa jadi tolak ukur lagi untuk memprediksi hasil pilkada. Lantaran, metodologi yang dijalankan bisa diatur sedemikian rupa untuk mendapat hasil tertentu. Hal ini tentu membuat kesan tidak fair karena hanya berdasarkan pada pesanan. “Ini cuma mainkan alat saja kok, setelah itu dilempar ke media,” tuturnya.
Seperti beberapa waktu lalu lembaga Prisma Insight Center (PIC) dan Panel Survei Indonesia (PSI) yang melakukan survei dengan keunggulan elektabilitas masing-masing kandidat. Misalnya, PIC menyatakan Isran-Hadi unggul dengan persentase sebesar 63,2 persen. Sementara pesaingnya, Rudy-Seno memiliki persentase keterpilihan sebesar 36,3 persen saja. Sementara PSI justru menunjukkan persentase terpilihnya Rudy-Seno sebesar 51,6 persen, sementara Isran-Hadi hanya 30,1 persen saja. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat, terkait mana hasil jajak pendapat yang bisa dipercaya. Apalagi dalam konstelasi politik pilkada, hasil survei bisa memengaruhi opini yang hingga berujung pada hasil pemilihan.
Oleh karena itu, Silvi meminta KPU bisa memastikan lembaga survei mana yang tidak masuk kualifikasi. Termasuk bisa menampilkan sepak terjang lembaga tersebut seperti apa. Bukan tidak mungkin ada lembaga survei yang dibuat saat baru mendekati momen pilkada saja. Apalagi dalam pilkada kali ini ia melihat ada simbiosis mutualisme antara paslon dan lembaga survei. “Lembaga survei perlu uang, sementara paslon perlu stimulus dalam bentuk hasil survei. Maka KPU perlu memastikan lembaga mana saja yang layak agar bisa dpercaya masyarakat,” tegasnya.
Selain itu ia juga meminta KPU, membuat kampanye yang diarahkan pada publik dan target jangauan audiens yang luas. Tentunya dengan jargon yang bisa membangun kesadaran masyarakat secara luas dan ditempatkan di lokasi-lokasi yang mudah dilihat dan banyak berkumpulnya orang. “Maka seharusnya penyenggara jeli mengenai hal ini dan saya rasa masih efisien. Seperti kata-kata menghindari hoaks, hindari politik uang dan sebagainya,” bebernya.
Momen yang sudah memasuki masa kampanye saat ini membuat masyarakat juga harus memakai logika berpikir yang benar. Mengingat bahayanya word of mouth yang memungkinkan terjadinya reduksi dalam menangkap informasi politik. Perihal ini menjadi langkah tepat saat ini agar masyarakat terhindar dari misinformasi yang bertebaran di berbagai platform media. “Sekali lagi ini berkaitan dengan daya baca dan tingkat literasi tiap individu. Saya kira hanya ini yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini,” tandasnya. (bct)
