WartaJuara.com – Diskusi yang dikemas dalam acara ngobrol politik (Ngopi) kembali digelar pada Jumat (18/10/2024) sore. Kali ini yang dibahas dalam forum tersebut terkait sulitnya penyandang disabilitas untuk dapat merasakan akses pembangunan. Tiap kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pun masih jarang menyentuh permasalahan penyandang disabilitas tersebut.
Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim, Anni Juwairiyah mengatakan, sejauh ini memang pemerintah sudah memiliki niatan baik dalam pembangunan yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Tetapi sampai sekarang, menurutnya, belum terlihat adanya pembanggunan yang membuat penyandang disabilitas bisa mandiri. “Mandiri yang dimaksud adalah penyandang disabiiltas tidak lagi perlu bantuan dituntun atau didorong,” ujar Anni.
Sehingga ia menilai, ada kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dengan penerima manfaat pembangunan. Anni pun berharap pemerintah bisa menyatukan jarak tersebut. Dari hal tersebut, ia melihat pemerintah masih belum bisa memandirikan para disabilitas baik dari sisi infrastruktur, ekonomi dan sosial. “Jadi apa yang dibangun masih tidak sesuai dengan apa dibutuhkan penyandang disabilitas. Jadi kesannya pembangunan yang dibuat terlihat mubazir,” tuturnya.
Ia menjelaskan, aksesibilitas untuk penyandang disabilitas itu terbagi dua hal. Pertama bentuk pelayanan fisik yang seharusnya tersedia di ruang publik. Seperti toilet, lift dan penyeberangan di ruang publik masih jarang di Samarinda ini. Harusnya pemerintah bisa memastikan ini termasuk saat memberikan izin terhadap pembangunan hotel dan mal. Kemudian untuk aksesibilitas non fisik seperti penyediaan guru pengajar disabilitas yang masih sedikit. “Hal seperti ini memang tidak terperhatikan dan itu bisa dibuat dalam satu kebijakan seharusnya,” tegas Anni.
Oleh karena itu ia berharap teman-teman disabillitas bisa memilih calon kepala daerah, baik gubernur, wali kota dan bupati yang mempunyai perhatian dan memahami kondisi penyandang disabilitas. Kepala daerah juga diminta untuk bisa menyertakan penyandang disabilitas dalam setiap kebijakan pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan agar bisa menyesuaikan perencanaan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. (bct)
