WartaJuara.com – Kaltim termasuk provinsi rawan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini. Penilaian itu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian yang tertuang dalam indeks kerawanan pilkada. Kementerian Kordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pun turun tangan memantau kondisi pilkada di 14 provinsi.
Kaltim sendiri dipantau langsung oleh tim yang dikomando Asisten Deputi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polkam, Guslin. Selain melihat kesiapan pilkada, tim ini juga mencari data terkait keberlangsungan pilkada. Termasuk melihat penanganan pelanggaran, keamanan dan ruang siber hingga 29 November mendatang. “Kami juga memantau netralitas baik itu di tingkat ASN dan TNI/Polri. Itu juga penting menurut saya,” ujar Guslin.
Menurutnya Bumi Etam bisa dikatakan kawasan rawan dalam Pilkada serentak kali ini. Tentunya banyak indikator yang membuat Kaltim menjadi rawan selama pemilihan ini. Untuk teknis penetapan daerah rawan pilkada ini ia meminta untuk ditanyakan ke Bawaslu dan Kepolisian langsung. “Tapi bisa dikatakan Kaltim termasuk rawan dan kami terjun untuk memantau langsung,” tuturnya.
Kendati demikian, dengan menghimpun berbagai laporan dan rapat koordinasi yang dibangun secara umum Guslin menyebut Kaltim sudah siap menggelar pilkada. Kurang dari sepekan sebelum pencoblosan, tim ini juga akan berkeliling Kaltim untuk melihat langsung kesiapan pilkada. “Kami akan lihat permasalahan krusial di lapangan nantinya. Sejauh ini kami lihat sudah sangat siap,” katanya.
Sebenarnya jika ditelaah lebih jauh, Kaltim memang wajar menjadi kawasan rawan pilkada. Pertama terkait keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) tentu menjadi perhatian pemerintah pusat. Kerja-kerja dari pemimpin daerah di sekitar IKN harus bisa mendukung keberlanjutan ibu kota baru tersebut.
Kemudian faktor geografis, dengan banyaknya wilayah terpencil yang susah diakses masih banyak di Kaltim. Ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak bisa memakai jalur darat untuk distribusi logistik pemilu. Mulai dari Kecamatan Sandaran di Kutai Timur, Long Aparai di Mahakam Ulu hingga 4 daerah di Kutai Barat, yaitu Gerunggung, Tanjung Soke, Derayan dan Lemper.
Selain itu banyaknya pasangan calon yang berpatisipasi dalam Pilkada Kaltim jadi indikator selanjutnya. Ada 29 paslon yang bertarung di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltim. Tentu gesekan antar pendukung kandidat mudah terjadi, terutama di hari pencoblosan dan perhitungan suara.
Banyaknya pendatang tak luput diperhatikan agar tidak memunculkan polemik saat pencoblosan berlangsung. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kaltim sebesar 2.821.202 pemilih, sementara ada sekitar 42.558 pemilih tambahan yang sejauh ini belum ditetapkan. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan kegaduhan jika tidak disiapkan, terutama terkait kesiapan surat suara.
Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty tak menampik faktor-faktor tersebut yang mendorong Kaltim masuk dalam daerah rawan di Pilkadavserentak. Meski begitu, menurutnya ada baiknya Kaltim dinilai masuk daerah rawan Pilkada, karena pihaknya jadi lebih menyiapkan langkah antisipasi. “Mungkin berbeda ya dalam menetapkan indeks kerawanan pilkada itu. Tapi kami jadi bisa menyiapkan langkah antisipasinya,” ujar Fatimah.
Sejauh ini ia memastikan, di tiap daerah sudah siap untuk menggelar pilkada serentak. Hasil ini didapat dari laporan Kesbangpol daerah dan kesiapannya tidak ditemui permasalahan yang berarti. Koordinasi dengan berbagai instasi pun berjalan dengan baik sejauh ini. Termasuk mengenai distribusi logistik yang akan berjalan dalam beberapa hari ini. “Untuk daerah terpencil akan didahulukan. Dengan melibatkan bantuan dari TNI/Polri,” tandasnya. (bct)
