WartaJuara.com – Longsor di inlet terowongan Samarinda sempat membuat geger dan jadi perhatian publik. Kondisi ini langsung jadi sorotan DPRD Samarinda dan meminta penjelasan teknis kepada instansi terkait. Hal itu untuk memastikan kondisi terowongan pasca kejadian longsor tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut salah satu sorotan utama para wakil rakyat adalah kejelasan soal penyebab longsor dan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak berulang. Ia mengaku cukup terkejut dengan kejadian tersebut, apalagi mengingat area inlet sudah sejak awal dinilai rawan oleh dewan.
“Kami memang dari awal ragu dengan kemiringan area inlet itu. Ternyata kekhawatiran kami terbukti. Menurut penjelasan dari pihak kontraktor dan PPK, sejak awal 2025 sudah ada deteksi potensi sliding. Prediksi awalnya longsor akan terjadi dalam empat bulan, tapi rupanya kondisi alam mempercepat proses itu,” terang Deni.
Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan konstruksi, apalagi proyek sekelas terowongan. Sehingga ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda bisa memastikan tidak ada kejadian serupa kembali terulang.
“Kami minta jangan sampai kejadian ini terulang. Harus tuntas ditangani di titik ini, jangan melebar ke area lain,” tegasnya.
Deni juga menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi data teknis. Ia menyambut baik pemaparan dari PUPR dan pihak kontraktor yang menyebut telah dilakukan empat tahap penguatan struktur di bagian dalam terowongan. Namun, ia meminta agar hasil penguatan itu benar-benar diuji dan memenuhi standar keamanan.
“Kami belum buka terowongannya, tapi longsor sudah terjadi di luar. Ini kan jadi kekhawatiran masyarakat. Maka kami minta semua pihak memastikan bahwa struktur terowongan benar-benar aman, dan nanti saat diuji harus betul-betul lolos semua tahapan,” ucap Deni.
Ia berharap insiden ini menjadi pelajaran dan pemicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek strategis di Samarinda. (adv/bct)
